Harapan Presiden RI, Jokowid, Soal Penggunaan Dana Desa di Desa, “Belum Terpenuhi”

WARTASULSEL.COM, Maros  Salah satu tujuan  pemerintahan Presiden Jokowi memberikan Dana Desa yakni memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan, kini masih terlihat di Desa, “ Belum Terpenuhi”   fasilitasi partisipasi masyarakat desa masih  tidak terlihat dalam pelaksanaan aspek pembangunan di desa.

 

Demikian hasil penelusuran Warta di beberapa desa di dua Kabupaten yakni Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep, apalagi Desa yang berada di Wilayah Penggunungan dan kepulauan yang jauh dari pantauan, padahal justru potensi Desa sangat besar untuk dikembangkan  untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat di Desanya.

Sekalipun  substansi dari Undang-Undang Desa No 6/2014 untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada desa agar dapat menjadi mandiri. Namun selama 2 tahun ini dana desa belum dirasakan dan belum terlihat adanya pemberdayaan  oleh masyarakat desa, utamanya dalam hal peningkatan kesejahteraan.

Saat ini masih banyak pihak yang awam terhadap anggaran desa. Perlu ada media yang tepat dan menarik agar masyarakat bisa melihat dan memahami apa yang telah dilakukan berbagai desa dalam penggunaan anggaran desa.

Selain masalah transparansi dan komunikasi anggaran desa, kita juga mencermati  program yang paling di utamakan yaitu peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) dalam menggerakkan ekonomi desa. Kini masih belum ada yang nampak dalam pelaksanaan secara siknifikan di lapangan,

BUMDESA yang telah berdiri tersebut dengan harapan dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, namun masih nampak sekedar papan nama saja bahkan ada juga Desa, biar papan namanya Bundesa tidak ada yang terpasang.

Sebagaimana yang di harapkan Presiden Jokowi tentang Dana Desa, agar  segera diwujudkan kebijakan pengalokasian Dana Desa yang lebih merata dengan penguatan partisipasi masyarakat desa dalam mendorong adanya akuntabilitas atau pemberdayaan masyarakat desa. (Herman Djide)

Index Berita